PENGUMUMAN !! Pemerintah Akan Pungut Pajak Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Juga Token Listrik

Insurance Gas/Electricity Loans Mortgage Attorney Lawyer Donate Conference Call Degree Credit Treatment Software Classes Recovery Trading Rehab Hosting Transfer Cord Blood Claim compensation mesothelioma mesothelioma attorney Houston car accident lawyer moreno valley can you sue a doctor for wrong diagnosis doctorate in security top online doctoral programs in business educational leadership doctoral programs online car accident doctor atlanta car accident doctor atlanta accident attorney rancho Cucamonga truck accident attorney san Antonio online online accredited psychology degree masters degree in human resources online public administration masters degree online bitcoin merchant account bitcoin merchant services compare car insurance auto insurance troy mi seo explanation digital marketing degree florida seo company fitness showrooms stamford ct how to work more efficiently seo wordpress tips meaning of seo what is an seo what does an seo do what seo stands for best seo tips google seo advice seo steps

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan peraturan mengenai penghitungan serta pemungutan pajak pertambahan kualitas (PPN) serta pajak penghasilan (PPh) terkait dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, serta voucer. Beleid ini terangkum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no. 6/PMK.03/2021, serta akan mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2021. Dalam pasal 2 peraturan tersebut, penyerahan barang kena pajak (BKP) berupa pulsa serta kartu perdana oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi serta penyelenggara distribusi akan dikenai PPN. Pulsa serta kartu perdana yg dimaksud dapat berbentuk voucer fisik alias elektronik. Kemudian, penyerahan BKP berupa token oleh penyedia tenaga listrik juga akan dikenai PPN. BKP yang dimaksud berupa token. Token yang dimaksud merupakan listrik yang termasuk BKP tertentu yang bersifat strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Nah, PPN dikenakan atas penyerahan BKP yg dimaksud dalam ayat 2 oleh: a. Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi terhadap Penyelenggara Distribusi Tingkat Pertama dan/atau pelanggan telekomunikasi. b. Penyelenggara Distribusi Tingkat Pertama terhadap Penyelenggara Distribusi TIngkat Kedua dan/atau pelanggan telekomunikasi. c. Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua terhadap pelanggan telekomunikasi lewat Penyelenggara Distribusi TIngkat Selanjutnya alias pelanggan telekomunikasi dengan cara langsung, dan d. Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya. Kemudian, beleid ini mencantumkan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) juga dikenai PPN. Seperti, jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait distribusi token oleh penyelenggara distribusi.

Kemudian jasa pemasaran dengan media voucer oleh penyelenggara voucer, jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayran terkait distribusi voucer oleh penyelenggara voucer serta penyelenggara distribusi. Juga jasa terkait penyelenggaraan acara kesetiaan serta apresiasi pelanggan alias consumer loyalty/reward acara oleh penyelenggara voucer. Lebih lanjut, PPN atas penyerahan pulsa serta kartu perdana yg dikenakan oleh pengusaha penyelenggara jasa telekomunikasi serta penyelenggara distribusi tingkat pertama terutang pada ketika pembayaran diterima, tergolong ketika penerimaan deposit. Lalu, PPN atas penyerahan pulsa serta kartu perdana oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua alias selanjutnya terutang ketika pembayaran diterima, tergolong ketika penerimaan deposit oleh penyelenggara distribusi tingkat kedua.

Klik Next Untuk Membaca..

1 2 3